Legislator Curigai Sarat Kepentingan Politik

Untuk menyelesaikan tunggakan utang TPPI itu kemudian disusun "term of sheet" atau lembar persyaratan restrukturisasi utang yang nyata-nyata merugikan pemerintah, Pertamina, dan BP Migas. Karena "term of sheet" itu memberi berbagai perlakuan istimewa kepada TPPI.

Politisi PKS itu mengakui, dalam proses restrukturisasi utang tersebut sarat dengan konflik kepentingan sehingga harus segera dibatalkan. Saratnya, konflik kepentingan dan nuansa politik tersebut di antaranya karena posisi Komisaris TPPI Hadiyanto yang saat ini juga menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan posisi Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries, induk perusahaan TPPI, Amir Sambodo merupakan Staf Khusus Menko Perekonomian.

Lebih jauh, Zulkieflimansyah mengatakan, apabila pemerintah masih meneruskan proses restrukturisasi utang TPPI kepada Pertamina yang jelas-jelas akan merugikan negara, maka DPR pasti akan mempertanyakannya saat rapat kerja pada masa persidangan mendatang.

Di antara yang akan dipertanyakan itu adalah mengapa pemerintah tetap menyetujui "term of sheet" restrukturisasi utang tersebut, sementara berbagai persyaratan yang diajukan TPPI jelas sangat memberatkan posisi Pertamina dan negara.