Legislator Dorong Kemenkop Lakukan Evaluasi untuk Pastikan BPUM Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Haeny Relawati Rini Widyastuti berharap Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dapat menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) agar tepat sasaran.

Karena itu, Haeny mendorong perlunya evaluasi dan monitoring (monev) untuk memastikan BPUM disalurkan tepat peruntukkannya.

"Kami dari Komisi VI DPR berharap Kemenkop UKM ini akan mengevaluasi secara detail, apakah bantuan ini akan menguatkan bahwa dana-dana tersebut dilakukan untuk mempertahankan dan lebih memproduktivitaskan pelaku UKM," kata Haeny dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Senin (25/10).

Haeny menyarankan agar monev dari penyaluran BPUM ini tidak hanya dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), tetapi juga oleh Kemenkop UKM yang hasilnya diinformasikan kepada daerah.

"Dengan tersampaikannya data-data tersebut ke daerah, maka diharapkan daerah dapat turut menyukseskan program BPUM agar tepat sasaran," tandas Haeny.

Di sisi lain, politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti mengenai salah satu persyaratan penerima BPUM, yaitu harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dinilai belum bisa berjalan semestinya.

"Bagaimana pengisian dan kewajiban selaku wajib pajak, khususnya pelaku usaha mikro, walau tidak semuanya, masih ada yang belum mampu," papar Haeny.

Karena itu, Haeny menyampaikan selain menyalurkan dana-dana strategis, DPR bersama pemerintah akan bersinergi dalam melakukan penguatan dan keberpihakan terhadap para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, hingga menyentuh aspek-aspek non-financial.