Legislator Gerindra Anggap Pemerintah Terlalu Ambisius soal Pertumbuhan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai pemerintah terlalu ambisius dalam menetapkan angka pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen pada 2018 akan sulit tercapai.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2018 di DPR, Jumat (19/5) menyatakan bahwa target itu untuk memacu pemerataan pembangunan termasuk di kawasan timur Indonesia, daerah tertinggal dan wilayah perbatasan.

Namun, Heri menilai target itu sulit tercapai. Menurutnya, selama ini pidato pemerintah menyangkut pertumbuhan ekonomi sangat menjemukan karena kerap meleset jauh dari target.
 
“Rakyat sudah bosan dengan pidato-pidato terkait pertumbuhan ekonomi. Bagi rakyat, tidak soal berapa pun pertumbuhan ekonomi. Yang terpenting adalah apakah pertumbuhan itu bisa membebaskan rakyat dari jeratan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas,” ujar Heri.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, proposal pertumbuhan ekonomi yang diajukan pemerintah perlu dipertanyakan. Sebab, targetnya terlalu tinggi.

“Dari data tahun 2015, ekonomi nasional hanya tumbuh 4,7 persen, tahun 2016  5 persen, dan tahun 2017 diprediksi mencapai 5,2 persen. Sayangnya, pertumbuhan itu kurang berkontribusi besar terhadap persoalan bangsa, yaitu pengangguran cenderung naik, kemiskinan yang makin dalam, dan ketimpangan yang masih menganga.” paparnya.
 
Karenanya Heri mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar membuat perekonomian tumbuh tinggi, tapi juga imbasnya pada sektor lain. Misalnya, imbasnya pada upaya pengurangan pengangguran, penanggulangan kemiskinan serta memangkas ketimpangan.

Pemerintah juga harus realistis mematok pertumbuhan ekonomi. Sejak krisis 1998, belum ada capaian ekonomi yang berkualitas dan sesuai dengan tugas konstitusionalnya.
 
Demikian juga investasi yang harus mendapat perhatian serius. Saat ini, rasio tabungan terhadap PDB yang berada di level 34 persen adalah salah satu cara untuk menopang kebutuhan investasi.

“Tapi, yang diperlukan sekarang adalah bukan sekadar angka-angka di kertas, tapi eksekusi yang konkret. Selanjutnya pemecahan atas masalah investasi harus sungguh-sungguh seperti penyederhanaan izin dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor,” tandasnya.
 
Heri menambahkan, pemerintah pusat harus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Koordinasi dan sinergi yang baik antara pusat dan daerah harus terbangun dengan baik.

Menurutnya, masih banyak daerah yang belum mengadopsi langkah-langkah debirokratisasi di pusat. Selain itu, masalah konektivitas infrastruktur dan mahalnya biaya logistik harus tetap menjadi perhatian paling penting dari pemerintah.
 
“Sebuah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus ditopang oleh postur APBN yang kredibel. Jangan sampai justru pertumbuhan itu ditopang oleh utang. Ingat, kita belum lepas dari ancaman defisit fiskal yang makin kemari, makin tinggi,” tutupnya.(adv/jpnn)