Legislator Golkar Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink, Ini Alasannya

"Menurut saya perlu dibuktikan, kalau memang terlibat, cuma kan itu informasi media juga, perlu juga kita bersikap itu harus ada data, kalau memang ada data yang menguatkan itu kita perlu menunda dulu kerja sama dengan starlink," kata Trubus.

Dia juga menyinggung kelanjutan isi dari petisi itu yang menjabarkan bahwa perang berdampak nyata dan menyakitkan bagi rakyat Palestina di Gaza.

Petisi itu juga menyebut serangan udara dan pemboman yang dilancarkan dengan dukungan teknologi tinggi, termasuk komunikasi berbasis satelit, telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan pertumpahan darah di mana-mana. Bahkan korban jiwa yang berjatuhan, bukan hanya laki-laki saja tetapi juga perempuan dan anak-anak menjadi sasaran.

Petisi juga menyinggung soal darah anak-anak Palestina yang menjadi sorotan karena secara hukum internasional israel telah melanggar aturan yang sudah menjadi kesepakatan. Selain itu, pemblokiran akses teknologi bagi rakyat Palestina memperdalam ketimpangan digital.

Sementara Starlink justru memiliki andil untuk mendukung infrastruktur Israel. Rakyat Gaza berjuang untuk tetap terhubung dengan dunia luar, baik untuk meminta bantuan internasional maupun sekadar memberi tahu keluarga mereka bahwa mereka masih hidup.

Trubus mengingatkan pemerintah untuk mengabaikan petisi tersebut. Bagi dia, pemerintah harus melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Apalagi, kata dia, kerugian Indonesia atas perang di Gaza cukup besar, misalnya pengeboman Rumah Sakit Indonesia di lokasi konflik. Trubus menekankan jika Indonesia tegas mendukung kemerdekaan Palestina.

"Benarkah itu, terus kita juga harus mempertimbangkannya dengan Indonesia sendiri, kerugian Indonesia di Gaza juga kan sangat besar, Rumah Sakit yang dibom. Jadi apa perlu kita bersikap, sikap kita kan sudah tegas mendukung kemerdekaan Indonesia," kata dia.