Legislator Minta Pemda Mampu Ciptakan Sumber Pendapatan Baru untuk Pembangunan Daerah

"Disaat yang sama pemerintah perlu menanggulangi dampak ekonomi dan keuangan, dengan target pada masyarakat yang terdampak karena menurunnya daya beli,” terang Azis Syamsuddin.
Azis berharap penyesuaian atau refocusing terhadap APBD tahun anggaran 2021 dapat berjalan dengan baik. Terutama dalam menekan kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Bengkulu.
"Semua daerah terdampak, dan refocusing merupakan satu dari langkah dalam penanggulangan penyebaran wabah. Tekankan pada pembangunan prioritas agar pengelolaan anggaran lebih bermanfaat bagi masyarakat,” jelas dia.
Sementara itu, antusiasme Forkominda dalam menyampaikan gagasan, usulan dan masukan menjadi catatan penting bagi DPR RI. Tercatat ada tujuh usulan pembangunan strategis Provinsi Bengkulu dalam acara sosialisasi yang salah satunya mendorong sinergi dalam melihat potensi daerah untuk diperjuangkan.
Termasuk menekan investasi di segala bidang dan menguatkan pentingnya infrastruktur seperti yang selama ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan.
Sementara itu beberapa poin penting lainnya yang menjadi pekerjaan rumah Pemprov Bengkulu juga perlu diakomodir pada tingkat pusat. Salah satunya terkait pengelolaan Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Bengkulu ke Kementerian Kesehatan.
Permintaan ini juga disampaikan Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah dan diharapkan terealisasi sejalan dengan dorongan DPR RI.
Pada prinsipnya, DPR RI siap mengawal dan memperjuangkan tujuh usulan pembangunan di Provinsi Bengkulu dan akan segera melakukan rapat upaya melakukan percepatan.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan baru.
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman
- Pacu Pemprov Kalteng Tingkatkan Realisasi APBD, Wamendagri Ribka: Ini PR untuk SKPD
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS