Legislator Minta Pemerintah Perhatikan Gini Ratio saat Tentukan Insentif Pajak

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan kebijakan terkait insentif pajak harus memperhatikan aspek ketimpangan di masyarakat atau gini ratio.
"Insentif pajak di tengah pandemi adalah keniscayaan. Tetapi harus dengan memperhatikan banyak aspek dan yang terpenting harus tepat sasaran," kata Anis Byarwati dalam rilis di Jakarta, Jumat (12/3).
Menurut Anis, kondisi ekonomi masyarakat masih sangat bermasalah, terutama dalam hal ketimpangan.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, pada September 2020 tercatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kaya dan miskin mencapai 0,385.
"Gini ratio yang meningkat seiring dengan naiknya persentase penduduk miskin," papar dia.
Angka gini ratio lanjutnya, meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2020 yang sebesar 0,381.
“Oleh karena itu, insentif pajak yang diberikan harus benar-benar tepat sasaran dan jangan mencederai kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” ucap Anis.
Dia menekankan agar berbagai kemudahan atau fasilitas dalam bentuk belanja perpajakan diharapkan dapat memajukan perekonomian nasional bukan memanjakan.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah perhatikan berbagai aspek dalam menentukan insentif pajak.
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Mobil Mewahnya yang Nunggak Pajak Rp70 Juta
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- MA Rombak Posisi Hakim, Pimpinan DPR Singgung Pengawasan yang Perlu Ditingkatkan
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta