Legislator Minta Presiden Setujui RTRWP Riau

jpnn.com - JAKARTA - Rencana Tata Ruang dan Wilayah Perubahan (RTRWP) Riau, masih dikonsultasikan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Senin (14/7) nanti, legislator Riau akan meminta langsung ke Presiden agar RTRWP Riau segera disahkan.

Anggota DPD RI asal Riau, Insiawati Ayus dikonfirmasi JPNN di Jakarta, Kamis (10/7) malam mengatakan, pertemuan dengan Presiden SBY sudah dijadwalkan. Nantinya Insiawati bersama legislator Riau lain seperti Gafar Usman akan bicara langsung ke presiden saat buka bersama DPD RI dengan presiden.

"Kita sudah menjadwalkan, Insyaallah 14 Juli malam, kami dengan Pak Gafar dan Ketua DPD akan buka bersama dengan Presiden dan minta waktu menyampaikan, mempertanyakan RTRPW Riau," katanya.

Menurut perempuan asal Indragiri Hulu itu, RTRWP Riau diajukan bersamaan dengan Sumatera Utara dan Papua Barat. Nah, secara teknis hanya dibutuhkan pendekatan diplomasi ke Presiden. Karena RTRWP Riau tidak masuk masalah prinsip sebagai surat edaran Presiden agar Menteri dan jajaran tidak mengambil kebijakan strategis jelang berakhirnya pemerintahan SBY-Boediono.

"(RTRWP) Itu tidak masuk hal yang prinsip, karena RTRWP kebijakan yang sudah lama, hanya tidak selesai-selesai. Harusnya sudah selesai sejak lama.  Jadi bukan hal prinsip disebut dalam Keppres, tidak menyalahi Keppres. Masih banyak hal lain yang lebih prinsip," tegasnya.

Alasan dari Direktur Jenderal Planologi yang mengatakan draft SK Menteri Kehutanan masih dikonsultasikan ke Presiden menurutnya hanya bahasa birokrasi standar. Karena itu harus didorong dengan pendekatan dilplomasi.

"Prinsipnya kita dorong segera, tidak menyalahi Keppres agar pembangunan di Riau bisa berjalan.  Pertimbangan lain karena di provinsi lain untuk hal yang sama sudah oke, kecuali kalau setelah edaran tidak ada itu baru masalah," tandasnya. (fat/jpnn)