Legislator NasDem Anggap Pernyataan Trenggono Soal Pagar Laut Makin Merunyamkan Masalah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman menyoroti sisi koordinasi antarinstansi pemerintah saat hadir dalam rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1), guna membahas skandal pagar laut.
"Sejak awal saya berharap koordinasi yang jelas dari tingkat kementerian sampai tingkat kabupaten, Pak," kata Arif, Kamis.
Legislator Fraksi NasDem itu mengatakan koordinasi memang menjadi persoalan dalam menyelesaikan skandal pagar laut di pesisir Tangerang, Banten serta Bekasi, Jawa Barat.
Sebab, kata dia, masyarakat pada Agustus 2024 sudah melaporkan ke DKP Banten soal penemuan pembangunan pagar laut sepanjang tujuh kilometer.
"Nah, ini tidak direspons sama sekali dari kementerian," ujar Arif.
Legislator Dapil I Banten itu mengatakan koordinasi menjadi persoalan jika menilik pernyataan Trenggono menyikapi pagar laut.
Arif beranggapan pernyataan Trenggono menyikapi pagar laut menjadi kontraproduktif semisal ketika TNI AL hendak membongkar bangunan.
"Menteri muncul ini seharusnya, kan, kemarin itu menyelesaikan masalah, jadi problem solver, bukan Pak Menteri bikin statment malah menjadi masalah. Itu, kan, yang terjadi," kata dia.
Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman menganggap koordinasi antarinstansi pemerintah buruk dalam menyelesaikan masalah pagar laut.
- Raker dengan Pejabat di Kementan, Legislator NasDem Sorot Program Cetak Sawah
- Omongan Menteri Trenggono Disebut Tidak Mendasar oleh Pihak Kades Kohod, Waduh
- Soal Denda Rp 48 Miliar Pagar Laut, Kubu Kades Kohod Bilang Begini
- Menteri Trenggono: Kades Kohod & Staf Diberi Waktu 30 Hari Bayar Denda Rp 48 M
- Menteri Trenggono Sebut Kasus Pagar Laut di Tangerang Dilimpahkan ke Bareskrim
- Kades Kohod Disebut Bersedia Bayar Denda Pagar Laut Rp 48 Miliar