Legislator NasDem Tawarkan Solusi Ini Demi Menyejahterakan Petani
Dia mengatakan tarif jual gabah atau Nilai Tukar Petani (NTP) ke tengkulak biasanya lebih rendah dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
"NTP-nya itu selalu di bawah HPP itu karena seluruh hasil panen dimonopoli atau dikuasai oleh para oknum tengkulak, mereka seenaknya memberikan harga kepada para petani," lanjut dia.
Atas kondisi itu, Arif mendesak pemerintah untuk tidak lagi memberikan subsidi pupuk kepada para petani, tetapi memberikan subsisidi NTP.
"Misalnya, ketika di HPP-nya Rp 6.500 maka pemerintah memberikan subsidi, sehingga harganya bisa Rp 8.000, atau Rp 9.000. Pemerintah melalui Bulog, wajib membeli gabah mereka. Begitu pun berlaku untuk hasil pertanian lainnya,” ujar dia.
Arif menganggap pencabutan pupuk subsidi yang diganti bantuan NTP akan lebih efektif dan tepat sasaran dalam menyejahterakan petani.
Syaratnya, kata dia, pemberian bantuan NTP disertai dengan kemudahan petani mengakses penyubur tanaman.
Toh, kata dia, petani selama ini lebih banyak membeli pupuk dengan harga nonsubsidi saat menggarap lahan.
"Kalau produknya ada, jangankan yang nonsubsidi yang subsisidi saja para petani itu mau beli, jadi Tata kelola Pembelian dan Penjualan Pupuk ini yang harus juga dibenahi," kata dia lagi.
Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman menyebut petani harus disejahterakan dengan cara membuat kebijakan subsidi Nilai Tukar Petani.
- Mentan Amran Sulaiman Tegaskan akan Cabut Izin Penjual Pupuk Bersubsidi di Atas HET
- Mendes Yandri: Saya Ingin Program Makan Siang Gratis Berhasil di Jambi
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani
- Stok Pupuk Nasional Jelang 2025 Capai 1,4 Juta Ton
- Target Juara, Petrokimia Gresik-Pupuk Indonesia Meluncurkan Tim Voli Putri Proliga 2025
- Komisi IV DPR Akan Mengawal Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Agar Berdampak Bagi Petani