Legislator PKS Apresiasi Kenaikan Anggaran KKP Tahun 2022
jpnn.com, JAKARTA - Legislator PKS drh Slamet menyambut baik usulan kenaikan pagu anggaran KKP tahun 2022 yang awalnya hanya 6,1 triliun menjadi 14,1 triliun atau ada penambahan sebesar 8 triliun.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS tersebut sektor perikanan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional jika dikelola secara maksimal.
Berdasarkan data BPS tahun 2020 mengungkapkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan telah menyumbang 14,2 persen terhadap struktur PDB nasional dengan nilai Rp 2.115 triliun atau berada di urutan kedua setelah industri pengolahan (20,6 persen senilai Rp3.086 triliun).
Slamet menjelaskan pada tahun ini juga sektor pertanian termasuk perikanan tercatat menjadi satu-satunya lapangan usaha yang tumbuh positif saat PDB nasional terkontraksi 2,07 persen.
Menurut Slamet, Sektor pertanian perikanan dan kehutanan tumbuh 1,75 persen dibandingkan sektor pertambangan minus 1,95 persen, industri pengolahan minus 2,93 persen, konstruksi minus 3,26 persen, perdagangan dan reparasi minus 3,72 persen serta sektor lainnya minus 1,97 persen.
“Namun data tersebut jika kita kerucutkan lagi kontribusi sektor perikanan masih berkisar antara 1-3% dari PDB nasional artinya KKP masih memiliki tugas berat untuk mendorong peningkatan kontribusi tersebut,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata politikus PKS ini, sudah sepantasnya KKP memperoleh tambahan anggaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi sektor perikan yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan pembudidaya ikan dan petambak garam.
Dalam kesempatan Rapat kerja tersebut, drh. Slamet juga mengingatkan KKP agar memaksimalkan penyerapan anggaran dengan banyak membuat program yang langsung menstimulus masyarakat kegiatan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
Legislator PKS drh Slamet menyambut baik usulan kenaikan pagu anggaran KKP tahun 2022 yang awalnya hanya 6,1 triliun menjadi 14,1 triliun.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?