Legislator PKS Dorong KKP Perhatikan Nasib Penyuluh Perikanan Bantu
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS drh. Slamet meminta Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) memperhatikan nasib para Penyuluh Perikanan Bantu (PPB).
Hal ini diungkapkan Slamet ketika merespons aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang tergabung dalam Aliansi Penyuluh Perikanan Bantu Indonesia (APPBI) di kementerian kelautan dan perikanan.
“Penyuluh perikanan punya perananan yang sangat strategis dalam menyukseskan kegiatan pemerintah karena mereka bersentuhan langsung dengan pelaku perikanan di lapangan,” ujar anggota DPR RI Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini, Jumat (18/6/2021).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa kondisi Penyuluh Perikanan Bantu sangat ironis. Sebab, di tengah tuntutan peran maksimal dalam membantu dan mendampingi pelaku usaha perikanan namun dari segi kesejahteraan masih memprihatinkan.
“Memang diakui bahwa kewenangan pengangkatan pegawai adalah bukan sepenuhnya menjadi wewenang KKP akan tetapi KKP bisa melobi mekanisme pengangkatan pegawai di BKN menggunakan skema afirmasi atau pun skema lainnya yang mempermudah pengangkatan penyuluh,” ujar Slamet.
Selain itu, KKP mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan penyuluh dengan menaikan gaji yang mereka peroleh setiap bulannya yang saat ini masih diangka Rp2,4 - 2,8 juta ditambah biaya operasional Rp300 ribu per bulan.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Tahun 2021 KKP hanya membuka lowongan CPNS sebanyak 200 orang untuk penyuluh perikanan dan 398 untuk PPPK.(jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS drh. Slamet meminta KKP memperhatikan nasib para Penyuluh Perikanan Bantu (PPB).
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Ancam Jemput Paksa Anggota DPR Fraksi Gerindra Ini
- Dua Anggota DPR RI Menggugat Cak Imin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ada Apa?
- Tanggapi Polemik Rancangan Permenkes Kemasan Seragam, DPR: Lindungi Tenaga Kerja dan Petani Tembakau
- Puji Roadmap Telkom Indonesia di Raker Komisi VI, Legislator PKS: Paling Lengkap & Bagus
- Rapat Bareng Baleg, DMFI Usul DPR Bisa Bahas RUU Pelarangan Perdagangan Daging Kucing
- Ingin Judi Online Dipangkas Habis, Sahroni Minta PPATK Jemput Bola