Legislator PKS Minta Menag Tak Usah Tekan Saudi soal Moratorium Umrah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis mengaku memahami kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang penghentian sementara atau moratorium umrah bagi warga negara lain termasuk asal Indonesia sebagai antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19.

Menurut Iskan, berdasarkan analisis Kementerian Kesehatan Arab Saudi memang beberapa hari ini terjadi kepanikan menyusul penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok itu.

"Memang Saudi Arabia beberapa hari ini panik. Saya lihat analisis dari  Kementerian Kesehatan Saudi yang mengatakan ini sangat-sangat bahaya. Artinya, kita sangat memahami dan sangat berempati kepada Saudi Arabia yang membuat kesepakatan itu untuk menyetop sementara," kata Iskan dalam diskusi bertema Mengukur Efek Korona, Siapkah Kita? di Jakarta, Sabtu (29/2).

Menurut Iskan, Indonesia juga harus memahami keputusan Arab Saudi tentang moratorium umrah tersebut. Sebab, perputaran manusia di Tanah Suci sangat besar sehingga bila jemaah umrah tertular coronavirus, penyebarannya akan sulit dikendalikan.

“Perputaran manusia itu (di Masjidilharam) sekitar tiga juta, jadi ini sangat dahsyat. PBB juga mengingatkan Saudi jangan sampai terjadi satu saja (tertular), itu berputar orang tiap hari ratusan ribu ini tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi harus pahamlah," paparnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, Pemerintah Indonesia juga harus memiliki etika terhadap kebijakan Arab Saudi. Walakin Iskan meyakini Arab Saudi tidak akan menutup dini.

Iskan menambahkan, Arab Saudi sebagai negara terbuka memiliki Visi 2030. Dengan visi itu pula nantinya Arab Saudi tak hanya membebaskan visa umrah, tetapi juga izin masuk bagi wisatawan.

"Jadi, ini memang seminggu ini kita jangan dulu terlalu menekanlah sama Saudi Arabia," ujarnya.