Legislator PKS Minta RUPTL PLN Mengedepankan 'Demand Driven'

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengedepankan pendekatan permintaan pasar (demand driven) dalam penyusunan strategi kelistrikan nasional dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang saat ini tengah digodog.

"PLN harus total dan fokus melaksanakan program-program pemerataan listrik untuk menghapus ketimpangan listrik nasional," kata Mulyanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (22/3).

Dia menyebutkan, pemerataan listrik ini adalah soal keadilan sosial. Mulyanto mengingatkan, negara harus menegakkan keadilan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan fungsi negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

"Yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagai wujud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan itu meminta pemerintah bersungguh-sungguh menuntaskan masalah keadilan pasokan dan permintaan listrik ini.

Dia menilai sangat tidak adil, pada usia 75 tahun kemerdekaan, namun masih ada ratusan desa yang gelap-gulita, bahkan kita masih mengimpor listrik dari negeri tetangga. Padahal, lanjut Mulyanto, terjadi kelebihan pasokan listrik lebih dari 30 persen.

"Seperti pepatah, tikus mati di lumbung padi. Ini adalah sebuah ironi, yang memprihatinkan," singgung politisi senior PKS itu.

Mulyanto menyayangkan saat ini masih ada pihak yang ngotot meneruskan proyek pembangkit 35 ribu MW. Dia menilai harusnya ada renegosiasi dan menghentikan program pembangunan pembangkit 35 ribu MW.