Legitimasi Jokowi Tergerus Karena Telat Umumkan Kabinet

Padahal, di internal Deplu, ada diplomat profesional berprestasi seperti Havaz Oegroseno, Andri  Hadi (dubes Indonesia untuk Singapura) atau Umar Hadi (konjen Indonesia di LA).

"Atau bila melihat kompleksitas reformasi internal yang dihadapi Deplu serta tantangan kedepan (kemenlu sebagai "marketing" ekonomi Indonesia) Jokowi mestinya bisa memilih calon menteri dari pejabat non-karir seperi Rizal Sukma, Direktur Eksekutif CSIS atau Hikmahanto Juwana (guru besar UI)," bebernya.

Lebih dari itu, pembentukan kabinet ini juga perlu memperhatikan apsek struktur sosiologis-kultural bangsa Indonesia. Kelompok minoritas mesti diakomodasi di kabinet. Begitu pula NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia mesti diakomodasi di jajaran kabinet.

Jokowi memerlukan dukungan politik dari kedua ormas itu, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia sekaligus guna melibatkan dukungan kedua kedua ormas itu dalam menangkal gerakan Islam radikal yang potensial merusak sendi-sendi kebangsaan Indonesia sebagai negara plural berbasiskan Pancasila.

"Secara konvensional NU wajar mendapatkan posisi Menteri Agama dan Muhammadiyah menduduki Menteri Pendidikan atau Kesehatan," kata pria jebolan The University of Queensland, Brisbane, Australia ini. (awa/jpnn)