Legitimasi Pemilu Terancam
Jumat, 20 Maret 2009 – 17:48 WIB

Legitimasi Pemilu Terancam
JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) mengkhawatirkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 9 April mendatang. Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PG Burhanuddin Napitupulu menyebutkan, bukan tidak mungkin pada pemilu mendatang tingkat partisipasi pemlih hanya sekitar 50 persen saja. Kalau hal itu sampai terjadi, dia memperkirakan hanya ada 8 hingga 11 partai saja yang memenuhi ketentuan parlement threshold. Dampak lanjutannya adalah masyarakat, bahkan dunia internasional, akan mempertanyakan legitimasi hasil pemilu 2009.
"Kalau tingkat partisipasi hanya mencapai 50 persen, maka legitimasi pemilu bisa rendah. Ini berbahaya," ungkap Burhanuddin Napitupulu saat menjadi pembicara pada diskusi yang digelar di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Jumat (19/3).
Baca Juga:
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini banyak persoalan pemilu yang bisa mengancam legitimasi hasil pesta demokrasi lima tahunan ini. Antara lain adalah terkait dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada pilkada gubernur Jawa Timur. Dia mendesak pemerintah dan KPU segera menuntaskan kasus tersebut.
"Harus segera tuntaskan dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi, kasus seperti ini bisa terjadi lagi pada saat pemilu legislatif nanti. Hal seperti ini yang bisa mengancam legitimasi pemilu," ungkapnya. Namun demikian, dia tidak setuju bila ada usulan perlunya penundaan pemilu untuk memberi waktu bagi KPU guna memperbaiki data-data DPT. Kalau sampai ditunda, katanya, justru resiko politiknya lebih besar. (sam/JPNN)
JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) mengkhawatirkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 9 April mendatang.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Rapat Bareng Komisi IV, Menhut Singgung Perintah Prabowo dan Penertiban PBPH
- GSRI Umumkan Hasil Riset Terbaru Soal Program Makan Bergizi Gratis, Jangan Kaget
- Kasasi Ditolak MA, Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Tetap Divonis 12 Tahun Penjara
- Usut Kasus Gratifikasi, KPK Periksa Pemeriksa Pajak di Kemenkeu
- Seusai Ikuti Retret Kepala Daerah, Ahmad Luthfi Langsung Berdinas
- Menjelang Ramadan, Polres Banyuasin Bagikan Paket Sembako untuk Mahasiswa