Leica: PK Diajukan, Jaksa Melanggar UU

Leica Marzuki yang juga mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu lantas mengutip Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yaitu bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Pasal ini secara tegas mengatur bahwa kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.

"Yang terjadi sebaliknya. Kenapa para Hakim Agung MA menggunakan kekuasaannya untuk sebuah PK yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak menurut undang-undang?" tanya Leica.

Putusan Majelis Hakim MA dimaksud, selain dinilai Leica telah melanggar UUD 1945, juga disinyalir sarat dengan berbagai intervensi di luar kepentingan hukum dan rasa keadilan itu sendiri, hingga keadilan menjadi liar. Hal itu terjadi, kata Leica, karena di MA hingga saat ini memang ada kumpulan 'orang-orang sakit' yang mengajak orang berperkara untuk ikut sakit pula.

"Saya tidak setuju jika dikatakan di Mahkamah Agung itu gentayangan mafia peradilan. Yang ada itu kumpulan orang-orang sakit yang mengajak orang berperkara untuk jual beli hukum," tegasnya.