Lelang Harus Pakai E-Proc

Di samping itu, KPK akan memelototi uang negara yang dikucurkan untuk program kesejahteraan. Misalnya, untuk kesehatan dan pendidikan. ”Korupsi yang terjadi di sektor kesehatan itu sistematik,” jelasnya.

Demikian halnya bidang pendidikan. Tahun depan 20 persen APBN akan dikucurkan di sektor itu. Tentu sekolah juga akan mendapatkan guyuran dana tidak sedikit. ”Yang menjadi persoalan, sekolah belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang memadai. Kami nanti turun ke sana,” ujar mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu.

Prioritas terakhir, kata Haryono, adalah bidang reformasi birokrasi. KPK akan memfokuskan lima departemen dan lima pemerintah daerah yang harus melakukan reformasi birokrasi. ”Tapi, mana saja belum bisa saya sebutkan. Ini tengah dalam pengkajian,” jelasnya.

Menurut Haryono, reformasi birokrasi di departemen pemerintah harus terfokus pada peningkatan kinerja. ”Remunerasi adalah urutan terakhir,” jelasnya. Selama ini, reformasi di sejumlah departemen mengutamakan peningkatan tunjangan, namun kinerja nol besar.