Lelang Kepala Sekolah Diduga Penuh Kecurangan

jpnn.com - JAKARTA - Tiga organisasi guru mempersoalkan keabsahan tes lelang jabatan kepala sekolah yang saat ini sedang berlangsung di DKI Jakarta. Mereka menerima laporan dan bukti kuat adanya indikasi kecurangan sistemik saat tes lelang Kepsek yang baru saja dilakukan. Ketiga organisasi guru tersebut adalah Federasi Serikat guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ).

Berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang mereka terima dari sejumlah guru peserta lelang jabatan kepsek, ada dugaan terjadi kecurangan sistemik yang melibatkan Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan indikasi dugaan kecurangan sistemik dikemukakan oleh para pelapor bahwa telah terjadi pelatihan di LPMP dengan melibatkan oknum pejabat LPMP untuk membekali dan melatih soal terkait lelang jabatan kepada 180 kepala sekolah yang sedang menjabat.

"Diduga kuat, soal yang dilatihkan juga dibekali dengan jawaban yang benar dan diindikasi bahwa soal yang dilatih sama dengan soal yang diujikan saat tes lelang kepsek yang berlangsung pada 13-14 desember 2013," ujar Retno Listyarti, kepada JPNN.com, Senin (16/12).

Empat indikasi masalah dalam lelang jabatan kepsek Pemprov DKI yang diperoleh organisasi guru ini di antaranya, bocornya soal test lelang jabatan kepsek, diskriminasi oleh Disdik dan LPMP DKI Jakarta, inkonsistensi kebijakan Kadisdik DKI Jakarta dan gratifikasi dalam pelatihan test seleksi lelang jabatan.

Presidium FSGI, Guntur Ismail, menyatakan bahwa pelatihan tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan hanya melibatkan para kepala sekolah yang sedang menjabat.

"Itu menunjukkan keberpihakan LPMP DKI Jakarta terhadap para kepala sekolah yang tergabung dalam wadah Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS) DKI Jakarta," kata Guntur.

Seharusnya, sebagai lembaga penjamin mutu yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah (LPMP di bawah wewenang Kemendikbud), LPMP mendukung kebijakan lelang Kepsek Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan DKI Jakarta dan bukan penghambat upaya peningkatan mutu pendidikan.(fat/jpnn)