Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Itu Untuk 37.500 Orang Selama 12 Bulan
jpnn.com, JAKARTA - Anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem Aibon Rp 82 miliar menjadi omongan publik, terutama di media sosial.
Informasi tersebut mulai ramai setelah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana membagi temuannya melalui akun media sosial Twitter @willsarana.
William menemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar. "Ternyata Dinas Pendidikan menyuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?" tulis William.
Dia berjanji akan membongkar anggaran DKI, jika twitnya tersebut diulang oleh netizen. "Kalau banyak yang RT (Ret-tweet), besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI," tulis pria yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta ini.
Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.
Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.
Buat apa? https://t.co/Da9jAuBx5k
Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI pic.twitter.com/XerdPBAwv0 — William Aditya Sarana (@willsarana) October 29, 2019
Antara melansir, berdasarkan laman apbd.jakarta.go.id pagu anggaran itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan nama Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri senilai Rp 82,8 miliar.
Dalam rincian kegiatan itu, dijelaskan anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem Aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuannya sebesar Rp184.000.
William menemukan rincian kegiatan pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar dalam anggaran DKI Jakarta.
- PSI Minta Pemprov DKI Optimalkan Posko Aduan ‘Komplain’ Penonaktifan NIK
- Menjelang Pilgub, DPRD Wanti-wanti Pemprov DKI Soal Ini
- PSI Mengeklaim Warga Jakarta Butuh Gubernur seperti Jokowi
- Jarang Terjadi, Politikus PSI Memuji Anies Baswedan, Simak Kata-katanya
- PSI Minta Heru Budi Tak Perlu Mengurusi Formula E, Utamakan Pelayanan Masyarakat
- Pemprov DKI Bongkar Ruko di Pluit, Legislator PSI Dorong Penertiban di Tempat Lain