Lembaga Penyanderaan Diaktifkan Lagi
Penarikan Pajak Terhutang Dipertegas
Selasa, 09 Februari 2010 – 15:41 WIB
JAKARTA- Mabes Polri mengusulkan untuk diaktifkan kembali Lembaga Penyanderaan. Langkah itu sebagai upaya untuk memaksimalkan penarikan pajak terhutang yang belum terbayar hingga saat ini oleh sejumlah wajib pajak.
"Akan kita aktifkan kembali lembaga penyanderaan, itu ada dalam undang-undang. Masalah ini akan menarik tapi kita harus berhati-hati," kata Kabareskrim Polri Komjen (pol) Ito Sumardi, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Selasa (9/2).
Baca Juga:
usulan tersebut, kata Ito, akan dibahas dalam penyusunan rencana Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri dengan Menteri Keuangan nanti. Mou Tersebut, sambung dia, sebagai tindakan tegas untuk menyelesaikan sejumlah tunggakan pajak yang kini mengemuka.
"Tadi disampaikan oleh Dirjen Pajak, kalau minsalnya seseorang tidak melunasi kewajibannya itukan ada upaya hukum yang memaksa bahwa mereka harus menyelesaikan tunggakannya," tegas Ito Sumardi.
JAKARTA- Mabes Polri mengusulkan untuk diaktifkan kembali Lembaga Penyanderaan. Langkah itu sebagai upaya untuk memaksimalkan penarikan pajak terhutang
BERITA TERKAIT
- Sudah Ada Kepastian Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, Tanpa Tunjangan
- Pernyataan Terbaru Kepala BKN soal PPPK 2024 Tahap 2, Pakai Kata Tolong
- Asrorun Niam Apresiasi Kecepatan Prabowo dalam Realisasi Program Makan Bergizi Gratis
- Le Minerale Tanam Ratusan Ribu Pohon yang Tersebar di Berbagai Wilayah Indonesia
- Indonesia Punya 106 Ribu Apoteker, 60 Persennya Terkonsentrasi di Jawa
- Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Wilayah Ini, BMKG Imbau Masyarakat Waspada