Lembaga Penyiaran Diminta Taat Aturan

Dalam RDP itu, Ketua KPI Dadang Rahmat Hidayat mengakui bahwa beberapa stasiun televisi memang lebih banyak iklannya dibanding siaran publik. Sementara untuk radio, Dadang menyebut ada satu stasiun radio di Bandung dengan materi siaran seluruhnya berbahasa Mandarin.

"Kami sebenarnya mau menindak tapi di dalam undang-undang penyiaran tidak ada sanksinya. Di dalamnya hanya disebutkan kewajiban lembaga penyiaran saja, sedangkan sanksinya tidak ada. Karena itu kalau ingin KPI bertindak tegas, regulasinya harus jelas," terangnya.

Kesulitan KPI yang lain, tambahnya, karena tidak adanya fasilitas memadai untuk mengukur berapa jumlah iklan yang dimuat masing lembaga-lembaga penyiaran. (Esy/jpnn)