Lembaga Survei Dunia Ungkap Elektabilitas Anies 28,91 Persen Seusai Putusan MK

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga survei dunia asal Prancis Ipsos Public Affair mengungkap fakta terbaru seputar elektabilitas capres-cawapres Indonesia.
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meroket seusai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres.
Elektabilitas Anies-Muhaimin dalam survei yang berlangsung pada 17-19 Oktober 2023 menunjukkan angka 28,91 persen.
Angka elektabilitas Anies-Muhaimin berbeda tipis dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mencapai 31,32 persen.
Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD unggul tipis dengan angka elektabilitas 31,98 persen.
"Simulasi pertama hasilnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (28,91 persen), Ganjar Pranowo – Mahfud MD (31,98 persen) sedangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (31,32 persen)," begitu penjelasan Ipsos Public Affair lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (21/10).
Menurut hasil temuan Ipsos, elektabilitas Prabowo meningkat ketika dipasangkan dengan Erick Thohir ketimbang Gibran.
"Sedangkan ketika Prabowo Subianto dipasangkan dengan Erick Thohir, raihan suara Prabowo Subianto – Erick Thohir adalah 37,53% dibandingkan dengan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (31,73%) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (28,91%)," tulis survei Ipsos.
Lembaga survei dunia asal Prancis Ipsos Public Affair merilis hasil elektabilitas capres-cawapres pasangan Anies-Muhaimin meroket seusai putusan MK.
- Tim Hukum Paslon 01 Optimistis MK Diskualifikasi Saifullah-Atika di Pilkada Madina
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Tahun ke-12, Nara Kreatif Meluluskan 778 Siswa, Anies Baswedan Beri Pesan Khusus
- Kubu Harun-Ikhwan Ungkap Fakta Baru, Optimistis Hadapi Putusan MK
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025