Lembaga Survei Menolak Aturan Registrasi KPU

JAKARTA - Lembaga survei ramai-ramai menolak aturan KPU yang mengharuskan mereka melakukan registrasi. Peraturan tersebut dianggap melampaui Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008.

''Aturan yang telah ditetapkan KPU menunjukkan mereka tidak paham kerja lembaga survei,'' ujar Andrinof Chaniago, ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, dalam keterangannya di Hotel Santika, Jakarta, Minggu (25/1).

Sebanyak 21 lembaga survei kemarin bersepakat menolak aturan KPU tersebut. Keputusan itu merupakan hasil musyawarah nasional (munas) I dari 21 lembaga yang tergabung perhimpunan tersebut. Beberapa lembaga survei yang bergabung, antara lain, Lembaga Survei Indonesia, Indobarometer Group, Cirrus Surveyor Group, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, MarkPlus, dan Indonesia Research and Development Institute.

Menurut Andrinof, sejumlah pasal dalam peraturan yang ditetapkan KPU itu merugikan lembaga survei. Pasal 12 ayat 4 dari aturan tentang partisipasi masyarakat menyebutkan, jika ada lembaga survei yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dalam pasal 11, tidak berhak mengumumkan hasil surveinya terkait pemilu. ''Aturan itu sangat jelas bertentangan dengan UU Pemilu,'' ujar Andrinof.