Lembaga Survey Jangan Melacurkan Diri
Selasa, 06 Januari 2009 – 20:40 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Prof. Muladi mengingatkan agar lembaga-lembaga survey tidak melakukan mal praktik untuk kepentingan sesaat. Selain mal praktik akan berbahaya bagi partai-partai politik, lembaga survey merupakan kumpulan para intelektual yang lebih mengedapankan kepercayaan masyarakat. ''Jadi, mal praktik bagi lembaga-lembaga survey membahayakan masa depan bangsa,'' kata Muladi saat membuka diskusi ' pro kontra polling dan survey politik di kantor DPP Partai Golkar Jakarta, Selasa (6/1). Ciri-ciri lembaga survey yang melakukan mal praktik itu, kata Muladi, antara lain melanggar kewajiban sebagai lembaga pencerahan, lembaga pemberi informasi, pemberi pemahaman dan melakukan manipulasi data karena pemberian sesuatu dari pihak yang berkepentingan. Muladi menegaskan, partai-partai politik sudah sangat resah terhadap praktik mal praktik yang dilakukan lembaga-lembaga survey, karena sudah mengacaukan pertarungan politik yang demokratis.
Menurut Muladi, peran lembaga survey sangat penting dalam memberikan pemahaman, pencerahaan dan pertimbangan bagi masyarakat dalam berpolitik. Kalau lembaga survey mengenyampingkan peran penting itu dan melakukan mal praktik, maka dia akan menjadi deamage/perusak bagi Partai politik, masyarakat dan juga bangsa dan negara.
Baca Juga:
Akibatnya, lanjut Muladi lagi, kalau masyarakat mendapatkan gambaran yang tidak benar dari lembaga survey, maka Pemilu tidak akan dapat meghasilkan pemimpin yang kuat, dan masa depan banga dan negara ini akan menjadi lebih parah, karena dipimpin oleh partai yang belum teruji atau berpengalaman mengelola menejemen negara.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Prof. Muladi mengingatkan agar lembaga-lembaga survey tidak melakukan mal praktik untuk
BERITA TERKAIT
- Geram dengan KPK, Megawati: Siapa yang Memanggil Kamu Hasto?
- Setelah Sengketa Pilpres 2024, MK Bersiap Menyidangkan PHPU Pileg
- Apresiasi Putusan MK, AHY: Pimpinan Hadapi Tekanan dan Beban Luar Biasa
- MK Anggap Tidak Ada Keberpihakan Presiden terhadap Prabowo-Gibran
- KPU Bakal Umumkan Hasil Rekapitulasi Setelah Waktu Berbuka
- KPU Upayakan Rekapitulasi Nasional Rampung Sebelum 20 Maret