Lembur Tak Dibayar, Buruh Mogok Kerja

“Kalau ada perusahaan yang memang keberatan, bisa melakukan penangguhan dengan menyertai alasan yang tepat, tentunya ada kesepakatan di antara kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya.

   

Lebih lanjut dijelaskannya,  semua proses penetapan UMK merujuk pada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagian dua pada Pasal 89 yang berisi bahwa upah minimum harus berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, upah minimun diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak, upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi atau walikota, dan komponen pelaksanaan tahap pencapaian kebutuhan hidup layak itu, diatur keputusan menteri.

   

“Peningkatan UMK ini diharapkan bisa membawa peningkatan kesejahteraan bagi para buruh. Meski kenaikannya tak terlalu besar, jumlah itu masih lebih baik dibandingkan tahun lalu,” bebernya. (yus/ram)