Lestari Moerdijat Dorong Partisipasi Aktif Generasi Muda dalam Proses Pembangunan

Sebagai informasi, diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR) itu menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Sulaeman L. Hamzah (Anggota DPR), Frederika Korain (Aktivis Perempuan Papua), Rinaldo Aldi K. Makalau (Ketua GMNI Merauke), Ilham Afandi Wahid (Ketua KAMMI Merauke), Kristianus Samkakai (Ketua PMKRI Merauke), Natalis Walilo (Ketua GMKI Merauke), Fio Pani Siregar (Ketua HMI Merauke), dan Rizal Mustofa (Ketua PMII Merauke).
Ketua PMKRI Merauke Kristianus Samkakai berpendapat dalam kasus pembangunan di Kabupaten Marauke, Papua Selatan ada benturan paradigma antara pemerintah dan masyarakat adat.
"Harus ada dialog, apalagi pelaksanaan pembangunannya di atas tanah-tanah adat milik pribumi," tegas Kristianus.
Dia menjelaskan masyarakat adat perlu mendapatkan penghormatan yang tinggi.
Namun, tambah Kristianus, sampai saat ini negara belum memberi perlindungan hukum kepada masyarakat adat.
Kristianus mengungkapkan saat ini di Papua Selatan masyarakat adat kehilangan eksistensinya karena pembangunan yang masif berdampak munculnya sejumlah konflik.
"Negara harus hadir untuk mengatasi kondisi tersebut," tegas Kristianus.
Sementara itu, Ketua KAMMI Merauke Ilham Afandi Wahid berpendapat pembangunan setidaknya mencakup dua hal, yaitu pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat membuka diskusi daring bertema Sumpah Pemuda 2024: Peran Pemuda Mewujudkan Pembangunan Provinsi Papua Selatan yang Inklusif
- Waka MPR Eddy Soeparno Tekankan Transisi Harus Menguatkan Ketahanan Energi Nasional
- Waka MPR Akbar Supratman Sesalkan Dugaan Penghinaan Kepada Ulama Sulteng Habib Idrus
- Waka MPR Ibas Berharap Sekolah Rakyat Dibangun di Pacitan, Minta Bupati Siapkan Lahan
- Terima Aspirasi IOJI, Wakil Ketua MPR Komitmen Perjuangkan Konstitusi Pro Lingkungan
- Soroti Menurunnya Jumlah Pendaftar ke Perguruan Tinggi, Begini Kata Wakil Ketua MPR
- Waka MPR dan Dirut BEI Bahas Penguatan Regulasi Perdagangan Karbon di Indonesia