Lestari Moerdijat Nilai Kepemimpinan Tidak Melekat pada Gender
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menilai kepemimpinan perempuan di Indonesia bukannya hal yang baru.
Dia mengatakan sejarah mencatat di masa kerajaan Nusantara dan Kemerdekaan Indonesia, peran perempuan sangat besar, karena kepemimpinan sejatinya melekat pada person bukan gender.
"Berdasarkan catatan sejarah bangsa ini, sesungguhnya perempuan Indonesia memiliki potensi yang melekat sebagai pemimpin," kata Lestari Moerdijat saat menjadi pembicara kunci secara daring pada acara Indonesia Most Powerful Women Awards 2023 bertema Leadership Beyond Gender yang digelar Herstory. co.id, Kamis (27/7).
Menurut Lestari, pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, hadir para pemimpin seperti Ratu Shima (Kalingga), Ratu Kalinyamat (Jepara), Sultanah Safiatuddin (Aceh), Ratu Boki (Ternate), dan pemimpin zaman kerajaan lainnya.
Mereka memiliki kemampuan melawan penjajah, bahkan mengubah peradaban.
Wanita yang akrab disapa Rerie itu pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, sejumlah perempuan dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional, karena mampu memimpin kelompok masyarakat di daerah tertentu untuk memerangi penjajah seperti Laksamana Malahayati, Martha Christina Tiahahu, dan Raden Ajeng Kartini.
Menurut Rerie, distorsi tentang peran perempuan Indonesia kemungkinan terjadi pada periode kolonialisasi dengan konsekuensi asimilasi nilai dan akulturasi budaya. Perempuan pun didaulat hanya berurusan dengan hal-hal domestik.
Akibatnya, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, pandangan pada kepemimpinan perempuan Indonesia dalam catatan sejarah berbeda dengan kondisi saat ini.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menilai kepemimpinan perempuan di Indonesia bukannya hal yang baru.
- HNW Ingatkan Pemerintah tak Mengurangi Kualitas Layanan Haji Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Waka MPR Ibas Tekankan Pentingnya Pengelolaan Sampah Terpadu Demi Kelestarian Alam
- Waka MPR: Pengelolaan Investasi yang Efisien Harus Sejahterahkan Masyarakat
- Kisruh Penyaluran LPG 3 Kg, Eddy: Saatnya Membenahi Subsidi Energi
- Bertemu Wadubes Terrece Teo, Rusdi Kirana Dorong Kerja Sama RI-Singapura Ditingkatkan
- MPR Targetkan Pembahasan Substansi dan Bentuk Hukum PPHN Tuntas Pada Agustus 2025