Letjen Doni Ulangi Pernyataan Pak Jokowi: Tidak Boleh Mudik, Titik!
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo kembali menyampaikan larangan tentang mudik Lebaran. Doni menyatakan itu usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo melalui telekonferensi, Senin (18/5).
"Bapak Presiden mengulangi kembali larangan mudik. Tidak boleh mudik, titik!” ujar Doni.
Mantan Danjen Kopassus yang kini memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan atas aturan yang diberlakukan selama pandemi COVID-19, termasuk soal larangan mudik. “Agar tidak ada yang mudik, supaya risiko terpapar masyarakat di kampung halaman itu bisa kita cegah," kata Doni.
Meski demikian, kata Doni, pemerintah tidak mau menutup akses transportasi. Sebab, ada pengecualian untuk aktivitas terkait logistik, pangan dan kegiatan pemerintahan.
"Serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan percepatan penanganan Covid," kata dia.
Lebih lanjut Doni mengatakan, sampai dua pekan ke depan pemerintah tidak akan melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, dia tak menafikan soal adanya kajian tentang pelonggaran PSBB.
"Sebuah rencana tentang skenario yang nantinya akan tergantung dari data lapangan. Jadi kami ulangi kembali bahwa satu dua minggu ke depan belum ada kebijakan pengurangan pembatasan. Yang dibahas hari ini oleh Bapak Presiden adalah skenario yang mana seluruhnya tergantung dari datum lapangan," kata dia.(tan/jpnn)
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo kembali menyampaikan larangan tentang mudik Lebaran.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi