Level Up DPC Peradi Jakbar: Penggunaan Teknologi Rekayasa Genetika Harus Sesuai Aturan

Dia menyampaikan apabila boleh memilih, lebih baik keracunan daripada mengonsumsi pangan hasil rekayasa genetika serampangan yang menjadi silent killer atau menyebabkan penyakit tanpa ada gejala tetapi langsung merenggut nyawa.

‎“Kalau keracunan, muntah dia, selesai diobatin, kasih obat penawar racun misalnya, masalah hidup atau mati ya kita enggak tahu ya,‎ tapi langsung ketahuan, ada sakitnya ini, ini keracunan ini, diambil hasil labnya ketahuan, keluar tuh hasil labnya,” kata dia.

Beda halnya dengan bahan pangan, misalnya hasil rekayasa genetika yang tidak sesuai ketentuan, kemudian dikonsumsi dan baru menyebabkan dampak sangat merusak tubuh 15 atau 20 tahun kemudian.

Lantas jika silent killer ini terjadi, bisakah pihak yang melakukan rekayasa genetika ini digugat secara hukum? Menurut Fokky, persoalan ini juga tak kalah menarik dan rumit.

“Bagaimana kita melakukan gugatan. Daluarsa dalam hukum kan cuma 12 tahun. Ini sudah daluarsa, 12 tahun. Sedangkan ini kan muncul akibat dari penyakit ini, memakan waktu hingga 20-30 tahun, 15, 20, 30 tahun, sudah lewat masa daluarsa baru muncul, terus gimana, mau kita gugat siapa?” ucapnya.

Misalnya, kata dia, yang membuat proses rekayasa genetikanya sudah meninggal. Ini juga menjadi satu kesulitan tersendiri. Ditambah lagi, pembuktian hasil rekayasa genetika ini cukup rumit dan menjadi tantangan para insan hukum.

“Kalau kita bicara hukum karena kita sebagian besar adalah orang hukum adalah hal pembuktian. kesulitan utama untuk membuktikan sisi rekayasa genetika itu adalah pembuktian apakah sebuah produk itu merupakan produk rekayasa genetika atau tidak,” katanya.

Ketua DPC Peradi Jakbar Suhendra Asido Hutabarat, mengatakan Level Up‎ itu merupakan upaya pihaknya meningkatkan skill dan pengetahuan para advokat dan alumni PKPA DPC Peradi Jakbar.

“Ini juga bagian part of bagaimana untuk bisa teman-teman terus ter-upgrade skill-nya kemampuannya,” kata dia.