Level Up Peradi: UU Desain Industri Sudah Kedaluwarsa, Harus Direvisi

“Misalnya mesin cuci pakaian rata-rata bentuknya kurang lebih mirip, yang satu tanpa pengering lah misalnya, atau yang hanya terlihat satu kaca saja. Rata-rata kurang lebih sama, tapi tombol-tombol di atasnya untuk mengatur mesin cuci tersebut berbeda,” ujarnya.
Fortuna menyampaikan, UU Desain Industri ini sudah sangat jauh ketingalan seiring pesatnya tenologi digital dan perkembangan usaha. Saat ini, produk bukan hanya yang bisa dipegang.
Dia mengungkapkan, ada juga produk yang berada di dunia maya yang dinamakan non-fungible token.
Menurut Fortuna, banyak hal-hal yang belum diatur dalam UU Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, di antaranya merek tiga dimensi dan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membuat desain industri.
“Ini mudah-mudahan nantinya bisa diantisipasi dengan tadi adanya pengaturan baru di dalam RUU Desain Industri,” katanya.
Ketua DPC Peradi Jakbar, Suhendra Asido Hutabarat, mengatakan, pihaknya sangat mendukung penyelenggaraan Level Up With Peradi Jakbar yang mengangkat berbagai tema perkembangan hukum termutakhir, seperti tema pada volume 8 ini.
Menurutnya, ini merupakan salah satu upaya DPC Peradi meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan berbagai bidang hukum para advokat, khususnya advokat DPC Peradi Jakbar.
Bukan hanya itu, ini juga untuk para alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) DPC Peradi Jakbar yang jumlahnya antara 5-6 ribu orang hampir di seluruh wilayah Indonesia.
UU Desain Industri yang ada di Indonesia dianggap sudah kedaluwarsa dan harus segera direvisi.
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- RUU TNI Dinilai Mengancam Kebebasan, Demokrasi, hingga Negara Hukum
- PBH Peradi: Pengungsi Masuk Kategori Pihak yang Berhak Terima Bantuan Hukum Gratis
- Level Up Peradi: Pemaksaan Memakai Alat Kontrasepsi Masuk Kategori Kekerasan Seksual