Lewat Operasi Gempur II 2024, Bea Cukai Ternate Tegas Berantas Rokok Tanpa Pita Cukai
jpnn.com, TERNATE - Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya di berbagai daerah menggelar Operasi Gempur II yang berlangsung pada 7 Oktober-7 November 2024.
Di Ternate, Bea Cukai mencatatkan hasil penindakan signifikan sepanjang pelaksanaan operasi tersebut.
"Melalui pelaksanaan Operasi Gempur II Tahun 2024, Bea Cukai Ternate menegaskan komitmen dalam menekan peredaran barang kena cukai hasil tembakau atau rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai," kata Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Ternate Ary Patria Sanjaya, Rabu (13/11).
Dia menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Bea Cukai Ternate memperketat pengawasan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai.
Dalam Operasi Gempur II 2024, Bea Cukai Ternate menargetkan perusahaan jasa titipan atau ekspedisi yang kerap menjadi jalur distribusi oleh pelaku peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai.
Berdasarkan hasil patroli yang dilakukan secara konsisten oleh Bea Cukai Ternate, terungkap berbagai modus untuk mengelabui pemeriksaan petugas, salah satunya melalui desain kemasan.
"Kemasan tersebut tampak seperti barang kiriman biasa, tetapi ternyata berisi rokok tanpa dilekati pita cukai yang diduga berasal dari Tiongkok," beber Ary.
Melalui patroli intensif dan pengawasan ketat, Bea Cukai Ternate telah mengamankan 30.680 batang batang rokok tanpa pita cukai.
Bea Cukai Ternate menegaskan komitmen memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai alias ilegal di wilayah, salah satunya melalui Operasi Gempur II 2024
- Bea Cukai Tindak Rokok Ilegal di Kendari, Selamatkan Potensi Kerugian Negara Ratusan Juta
- Bea Cukai Tinjau Langsung Proses Bisnis Perusahaan Ini
- Bea Cukai Tinjau Perusahaan Penerima Izin Kawasan Berikat di Probolinggo, Ini Tujuannya
- Bea Cukai-BNN Gagalkan Penyelundupan 19,8 Kg Sabu-Sabu di Teluk Palu, 3 Orang Diamankan
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Jutaan Barang Ilegal, Nilainya Fantastis
- Peredaran Rokok Ilegal Meroket, Pemerintah Harus Segera Bertindak