Lewat SoIFo 2018, Pemerintahan Jokowi Buka Mata Dunia

Ya, Kaale menilai bahwa kondisi hutan Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik dari satu dekade lalu.

Masalah utama sektor kehutanan di Indonesia diantaranya kebakaran hutan dan kabut asap, degradasi hutan, kepemilikan tanah, konflik tenurial, dan lain sebagainya. Semua persoalan yang kompleks dan rumit itu telah diurai satu per satu, dan kondisi terkininya menunjukkan hasil yang positif.

Manfaatnya tidak hanya dirasakan bagi masyarakat Indonesia, tapi juga bagi masyarakat dunia. Contohnya dari persoalan Karhutla yang biasanya rutin membawa polusi asap secara nasional dan lintas batas antar negara, dalam kurun waktu dua setengah tahun terakhir berhasil diatasi Pemerintah Indonesia.

Selain itu laju angka deforestasi juga terus menurun. Jika pada tahun 2014 hingga 2015 laju deforestasi adalah 1,09 juta hektare, maka perlahan di era pemerintahan Jokowi mulai terjadi perubahan signifikan.

Hingga 2016, deforestasi Indonesia menurun menjadi 0,63 juta hektare, dan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 tinggal 0,48 juta hektare per tahun.

Arahan Presiden Jokowi seperti menegakkan hukum, tidak ada lagi izin baru konsesi swasta di lahan gambut, kerja terpadu mengatasi Karhutla, dan lainnya, telah dioperasikan secara efektif hingga ke tingkat tapak.

Erik Solheim, Eksekutif Direktur UNEP (United Nations Environment Programme), sebuah lembaga PBB yang berkonsentrasi pada kebijakan bidang lingkungan, bahkan secara gamblang menyatakan bahwa kebijakan KLHK di bawah pimpinan Siti Nurbaya, telah membawa wajah baru Indonesia di mata dunia internasional.

''The ministry of forestry in Indonesia historically has been a deforestation ministry, Ibu Siti has turned it into a forest conservation ministry (Kementerian Kehutanan di Indonesia secara historis telah menjadi kementerian deforestasi, Ibu Siti telah mengubahnya menjadi sebuah kementerian konservasi hutan),'' ujarnya.