Lho, Kok Ada PNS dan TNI Terima BLT dari Pemerintah?
jpnn.com, SURABAYA - Salah satu pengurus RW06 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan mengakui jika ada warganya yang merupakan anggota TNI aktif menerima Bantuan Langsung (BLT) dari pemerintah, saat masa pandemi Covid-19.
“Benar, ada TNI di warga RT02, dan PNS di RT11 dapat bantuan. Makanya sejumlah Ketua RT di wilayah RW06 Kelurahan Pakis pada protes, kenapa anggota TNI malah mendapat bantuan langsung dari pemerintah,” ujar Wignyo, Wakil Ketua RW06.
Dia menjelaskan, banyak para ketua RT di wilayahnya yang memprotes ketidakcocokan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di level kelurahan, sehingga saat pencairan BLT malah salah sasaran.
Seharusnya, terang Wignyo, pihak kelurahan berkoordinasi dahulu dengan RW-RW sebelum data penerima MBR dipasang di kantor kelurahan. Agar data MBR bisa terintegrasi dari bawah yaitu tingkat RT.
“Jadi penerima BLT sesuai dengan data MBR, bukan malah orang yang mampu dapat bantuan,” tegasnya.
Untuk itu, kata Wignyo, pihak RW06 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan meminta untuk sementara kelurahan menghentikan penyaluran bantuan.
Penghentian sementara itu berlaku sampai ada revisi data warga yang berhak terima BLT.
Masalahnya, tambah Wignyo, nama penerima BLT yang kini terpampang di kantor kelurahan tidak mau direvisi.
Warga mengajukan protes karena data MBR di Kota Surabaya kacau sehingga ada PNS dan anggota TNI yang menerima BLT dari pemerintah.
- 68 Orang Tewas di Tangan KKB, 10 Anggota TNI dan 8 Polri
- Terobosan Kemendikdasmen di 2024: Guru ASN PPPK & PNS Bisa Mengajar di Sekolah Swasta
- Ada Puluhan Personel TNI-Polri jadi Korban KKB Selama 2024
- ASN PPPK Kompak Minta Disamakan dengan PNS, Ada Ketidakadilan
- 3 Kapal Perang China Berlabuh di Jakarta, Ada Apa?
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru dari BKN soal PPPK Tahap 1, Tolong Jangan Diabaikan