Libas Politik Uang, KPK Perlu Dilibatkan

jpnn.com - JAKARTA - Pemilihan umum 2014 yang digelar pada 9 April nanti dikhawatirkan rawan akan politik uang. Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa politik uang dalam pemilihan umum harus dilawan dan dihilang. Meski diakui Tjahjo, perlu waktu dan kerja keras untuk bisa menghilangkan segala macam bentuk politik uang tersebut.

"Saya pribadi yang sudah lima periode jadi caleg, tetap menolak segala bentuk politik uang," ungkap Tjahjo di Jakarta, Rabu (2/4).

Anggota Komisi Pertahanan DPR itu pun menambahkan pemilih harus diyakinkan bahwa memilih seseorang itu jangan berdasarkan uang. "Harus ada sosialisasi terpadu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Panwas maupun Bawaslu serta elemen-elemen masyarakat pro demokrasi bersih," ujarnya.

Tjahjo juga menambahkan, pola bantuan sosial atau bantuan langsung tunai setidaknya harus dihilangkan. Ia pun mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengawasi dana Bansos.

"Tinggal sekarang perlu political will semua pihak khususnya parpol dan para caleg. Pers juga harus dominan menyuarakan opini bebas politik uang dalam berdemokrasi," bebernya.

Menurut Tjahjo, politik uang akhirnya terpulang dari parpol dan caleg. Oknum caleg yang ingin mengambil jalan pintas biasanya menghalalkan segala cara.

"Biasanya ketemu dengan calo politik di masyarakat, padahal masyarakat sebenarnya tidak suka atau tidak paham tapi mungkin ada yang memberikan pintu "kesempatan atau peluang saling bertemu," kata dia seraya menambahkan ini berbahaya bagi demokrasi.(boy/jpnn)