Libatkan Lemsaneg, KPU Dianggap Buka Potensi Kecurangan

jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan data  informasi dan teknologi (IT) terkait Pemilu terus memunculkan kecurigaan. Partai Amanat Nasional (PAN) bahkan menganggap langkah KPU melibatkan Lemsaneg bukan hanya tidak tepat, tetapi juga bisa jadi ancaman bagi demokrasi.

Menurut Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad H Wibowo, ada beberapa alasan sehingga langkah KPU menggandeng Lemsaneg itu harus ditentang. Pertama, karena tugas pokok dan fungsi Lemsaneg adalah mengamankan informasi rahasia negara.

Menurut Dradjad, KPU harus independen, mandiri dan profesional termasuk dalam hal pengamanan IT tentang data Pemilu demi menghindari kecurangan. "Jika Lemsaneg masuk, peserta pemilu bisa meragukan independensi KPU khususnya di bidang IT. Siapa tahu nanti ada quick count versi Lemsaneg?" kata Dradjad di Jakarta, Senin (30/9).

Alasan kedua sehingga kerjasama KPU dengan Lemsaneg harus ditolak karena tidak ada model serupa di negara-negara maju. "Bahkan NSA (National Securty Agency) di AS saja tak ikut campur dalam soal IT Pemilu," lanjutnya.

Alasan ketiga adalah posisi Kepala Lemsaneg yang diangkat langsung dan bertanggung jawab kepada presiden tanpa persetujuan DPR. "Semua juga tahu Presiden SBY saat ini adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Bagaimana menjamin kenetralan Lemsaneg jika begini?" keluh Dradjad.

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 2004-2009 itu lantas memperkuat argumennya dengan fakta bahwa Ketua DPD PD DKI, Nachrowi Ramli, pernah memimpin Lemsaneg selama periode 2002-2008. "Sementara Kepala Lemsaneg sekarang (Mayjen TNI Djoko Setiadi, red) adalah yuniornya Pak Nachrowi. Siapa yang bisa menjamin tidak adanya rasa ewuh-pakewuh (sungkan, red) terhadap senior?" ulas Drajad.

Karenanya agar kecurigaan terhadap KPU tidak terus bergulir, Dradjad menyarankan nota kesepahaman (MoU) tentang pengamanan data Pemilu oleh Lemsaneg itu diakhiri saja. Ditegaskannya, dalam Pemilu 2004 dan 2009 saja muncul kecurigaan yang luar biasa terhadap IT KPU. "Pelibatan Lemsaneg akan memperbesar kecurigaan ini," tegasnya.

Selain itu, Dradjad juga mengusulkan agar ada wakil parpol yang dilibatkan dalam pengawasan IT KPU. "Caranya, setiap parpol menempatkan dua ahli IT. Jika Lemsaneg yang masuk, siapa yang menjamin tidak akan ada program, virus atau apapun yang bisa memanipulasi entry data Pemilu?" pungkasnya.(ara/jpnn)