Libatkan Masyarakat dan Pakar, Kemenko Perekonomian Gelar Diskusi Publik

“Kami berharap setelah dilakukannya diskusi publik ini, dapat memperkuat Pemerintah bahwa Rancangan Perpres ini sudah mengakomodir masukan dan menjadi pertimbangan Pemerintah sehingga Perpres dilaksanakan lebih cepat,” ungkap Deputi Wahyu.

Diskusi tersebut juga turut membahas mengenai berbagai tantangan yang masih ditemui terkait pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria seperti adanya indikasi jual beli pascapenyerahan sertifikat, kendala penghapusbukuan objek, dan nominasi objek, serta inefisiensi penyelesaian konflik melalui pengadilan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden, dan Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Ada juga para pakar seperti Hukum Agraria UGM, Pakar Sosio Agraria IPB, Pakar Kehutanan UGM, Perwakilan Front Rakyat Advokasi Sawit, serta Perwakilan GEMA Perhutanan Sosial. (jpnn)