Libatkan Swasta demi Mempercepat Pemindahan Ibu Kota

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah makin serius untuk mewujudkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Demi mencapai berbagai tujuan, pemerintah pun akan melibatkan swasta guna merealisasikan pemindahan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkao Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, saat ini pemerintah tengah merampungkan kajian pemindahan ibu kota. Bappenas menargetkan kajian itu bisa selesai akhir tahun ini sehingga persiapan pemindahan dapat dilakukan tahun depan. 

"Diupayakan (kajian) selesai sebelum akhir tahun atau akhir tahun ini. Jadi, tahun depan sudah dimulai persiapan-persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintahan baru itu," kata Bambang saat ditemui setelah rapat kerja bersama badan anggaran DPR di gedung DPR, Rabu (5/7).

Mantan menteri keuangan itu menjelaskan, saat ini yang menjadi fokus kajian adalah kebutuhan pendanaan dan skema pembiayaannya. Sebab, pemerintah akan berupaya maksimal agar pembiayaan pemindahan tidak terlalu membebani APBN.

Artinya, pemerintah akan memaksimalkan peran swasta dalam membiayai pemindahan ibu kota tersebut. Pemerintah pun mengindikasikan skema pembiayaan seperti public private partnership (PPP).

Bambang menambahkan, pemerintah memang tidak akan mengucurkan insentif bagi swasta. Namun, pemerintah memastikan segala pembangunan infrastruktur di ibu kota baru tersebut menggunakan lahan milik pemerintah. Dengan demikian, tidak akan ada dana tambahan untuk pembelian lahan atau pemberian ganti rugi.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, wacana pemindahan ibu kota juga berkaitan dengan upaya pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Salah satu yang menjadi rujukan pemerintah adalah pemindahan ibu kota Brasil dari Sao Paulo ke Brasilia. 

Namun, hingga kini, Bambang enggan mengungkapkan kota-kota yang menjadi opsi pusat pemerintah yang baru. Dia hanya memastikan Pulau Kalimantan yang akan dipilih, sebagai pusat pemerintahan.