Liberalisasi Dokter

Jika masyarakat keberatan, pemerintah memberi hadiah hiburan dengan mempersilakan publik menggugat ke MK. Hasilnya sudah gampang diketahui.

Komposisi hakim konstitusi di MK akan sulit ditembus untuk bisa mengalahkan pemerintah. Kalau kemudian bisa ditembus, pemerintah punya senjata pamungkas berupa perpu.

Unjuk rasa besar tidak menjadi tekanan yang membuat pemerintah mundur. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 diprotes oleh puluhan ribu orang, termasuk mahasiswa di seluruh Indonesia.

Ketika itu sempat muncul dugaan bahwa mahasiswa sudah bangun dari tidur dan mulai bergerak di seluruh Indonesia. Ternyata, rancangan undang-undang itu tetap disahkan dan mahasiswa tidak bereaksi.

Hal yang sama terjadi pada saat pengesahan UU Minerba, UU Haluan Ideologi Negara (HIP), UU Lingkungan Hidup, UU Agraria, UU Ketenagakerjaan, UU KUHP, dan yang terbaru Undang-Undang Kesehatan. Ujung-ujungnya sama saja, pemerintah yang menang.

Kali ini pun para dokter dan tenaga kesehatan harus siap-siap gigit jari. Kalaupun ada konsesi yang diberikan akan sangat minimal.

Pemerintah akan tetap menjadi pemenang. Dalam sisa waktu pemerintahan Jokowi yang pendek ini pemerintah seperti kejar setoran mengesahkan belasan undang-undang yang diborong menjadi satu dalam paket Omnibus Law.

Indonesia baru saja lepas dari pandemi Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru saja mengumumkan bahwa status darurat global Covid-19 diperlakukan sebagai endemi biasa sebagaimana penyakit lain yang disebabkan oleh virus.