Libido Kekuasaan Meningkat
Rabu, 25 Agustus 2010 – 18:24 WIB
JAKARTA - Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri mengungkapkan kerisauannya terhadap kondisi bangsa dan negara, yang saat ini dianggap berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Menurut ketua forum, Jenderal TNI (Purn) Try Soetrisno, selain tanpa arah, kemiskinan makin terbuka dan libido kekuasaan kian meningkat. Dalam pertemuan yang sama, salah seorang anggota forum, Kiki Syahnarki, mengingatkan besarnya potensi kegagalan bangsa ini ke depan karena terus bertumpu kepada restorasi ekonomi bebas dan meninggalkan ekonomi kerakyatan. "Konsekuensi ekonomi bebas, ekonomi Indonesia dikuasai asing dan mendorong bangsa ini menjadi individualistik, komsumtif, anarkisme, serakah, menjalankan budaya hukum rimba, eksploitasi sumber daya alam untuk asing dan bukan untuk kesejahteraan rakyat," kata Kiki.
"Seharusnya, kondisi riil yang tidak sehat bagi bangsa dan negara ini, hendaknya mendapat perhatian khusus dari MPR," kata Try, dalam acara silaturrahmi sejumlah mantan jenderal TNI/Polri dengan Ketua dan Pimpinan MPR, di gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8).
Akibat tidak adanya arah, lanjut Try, ekonomi bangsa ini akhirnya terjebak dengan pasar bebas dan meninggalkan ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD RI 1945. Majelis (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, mestinya memberikan pedoman dan kebijakan bernegara kepada Presiden RI. "Jika tidak dilaksanakan, sesuai dengan amanah konstitusi, maka presiden harus dipanggil dalam Sidang Istimewa MPR RI," tegas Try lagi.
Baca Juga:
JAKARTA - Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri mengungkapkan kerisauannya terhadap kondisi bangsa dan negara, yang saat ini dianggap berjalan
BERITA TERKAIT
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan