Lihat Kostum Khofifah-Emil di Debat Pilgub Jatim, Pakaian Adat Mana?

jpnn.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menggelar debat perdana Pemiliham Gubernur (Pilgub) dengan tema Transformasi Sosial dan Peningkatan Produktifitas Sumber Daya Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur.
Debat perdana Pilgub Jatim menjelang Pilkada 2024 ini digelar di Graha Unesa dengan mengundang 150 orang.
Pilgub Jawa Timur diikuti oleh tiga pasangan calon, di nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah- Lukman Khalim, nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, nomor urut 3 Tri Rismaharini- Zahrul Azam Asumta atau Gus Hans.
Pantauan JPNN.com, Khofifah-Emil tiba di lokasi pukul 18.38 setelah paslon nomor urut 3 datang terlebih dahulu.
Khofifah mengaku baju yang dia kenakan berasal dari Sumenep, sedangkan wakilnya Emil mengenakan baju adat Tengger.
“Yang satu (pakaian khofifah) pantai dan gunung (pakaian Emil). Saya rasa itu kekayaan Jawa Timur,” kata Khofifah.
Khofifah mengaku tak ada persiapan khusus jelang debat. Ditanya soal apakah bawa catatan, dia mengatakan membawa tetapi hanya untuk pembukaan.
“Kalau untuk opening mungkin saya baca, karena waktunya cuma dua menit, pasti padat. Kalau speed tinggi, jadi visi misi. Kalau opening iya, karena waktunya pendek,” kata Khofifah. (mcr23/jpnn)
Paslom nomor urut 2 Khofifah-Emil pakai kostum adat saat mengikuti debat perdana Pilgub Jatim pada Jumat (18/10/2024). Ada yang tahu pakaian daerah mana?
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ardini Pramitha
- Kata Khofifah, Kepala Daerah Bakal Pakai Seragam Komcad
- Presiden Prabowo Bakal Lantik 961 Kepala Daerah Hari Ini
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak