Lihat Nih, Ada Hakim MKD di Salah Satu TPS Surabaya
jpnn.com - BERBAGAI cara dilakukan panita pemungutan suara (PPS) di beberapa TPS Surabaya untuk menarik warganya dalam memberikan suara di Pilwali Surabaya, Rabu (9/12). Salah satunya di TPS 34 gang 25 Tambak Asri, Surabaya. Di sana semua panitia, mengenakan jubah ala hakim.
“Ya kami menggunakan jubah seperti hakim MKD di DPR. MKD di sini bukan Majelis Kehormatan Dewan, tapi Majelis Kehormatan Dagelan,” kata Ketua PPS Soedjono kepada JPNN.com, Rabu.
Pria yang akrab disapa Jono itu mengaku, tema MKD di TPS-nya adalah bentuk sindiran terhadap perilaku para anggota DPR yang tidak jelas dalam menangani masalah kode etik untuk Ketua DPR Setya Novanto.
“Berita MKD untuk Setya Novanto ini kan lagi rame, gara-gara dia dituding meminta jatah saham PT Freeport dan mencatut nama presiden dan wakil presiden,” ujarnya.
Karena berita MKD sedang hot, Jono bersama anggota PPS memutuskan untuk mengusung tema MKD. Tujuannya untuk menarik perhatian warga agar mereka mau ke TPS dan memberikan suaranya.
Kata dia, suara warga untuk memilih wali kota dan wakil kota sangat menentukan nasib kota Surabaya.
Tentu saja tema ini menarik para warga. Panitia mengenakan jubah kebesaran hakim. Bahkan Jono juga rela mencoret-coret wajahnya dengan spidol hingga menyerupai kumis tebal.
Tak hanya itu, Jono dan panitia lainnya juga melontarkan banyolan-banyolan lucu. “Dengan tema ini, kami berharap wali kota dan wakil wali kota yang terpilih nanti tidak berperilaku seperti MKD di DPR yang tidak jelas,” ujar Jono. (mas/jpnn)
BERBAGAI cara dilakukan panita pemungutan suara (PPS) di beberapa TPS Surabaya untuk menarik warganya dalam memberikan suara di Pilwali Surabaya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini