Lima Bulan Tunjangan Satpol PP Belum Dibayar

“Jangan sampai ada personel Satpol PP yang kehabisan uang operasional dan mencari sampingan dengan mengocek pedagang. Kalau begitu kondisinya, maka instansi yang berurusan dengan pembayaran tunjangan harus bertanggungjawab,” tandas Taufik.

Dirinya justru mencurigai adanya permainan di lingkungan bagian keuangan Pemprov DKI. Bahkan terindikasi tidak memprioritaskan nasib aparat Satpol PP yang masih PTT. Artinya, Pemprov DKI lebih memprioritaskan pembayaran gaji dan tunjangan para pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

“PTT seperti dinomorduakan.

Giliran pekerjaan harus terus dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi. Khawatir saya, uang tunjangan operasional itu disimpan dulu untuk dibungakan. Bila terjadi demikian, gubernur harus menindaktegas oknum terkait,” tagasnya.

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Prijanto ketika mengetahui adanya persoalan seperti itu berjanji segera melakukan pengecekan. Apalagi nasib seperti itu dialami aparat Sapol PP yang jelas-jelas bertugas di lapangan tanpa batas waktu.