Lima Cacat Situng KPU Menurut Fadli Zon

Kelemahan ketiga terkait tenaga yang bertugas mengentri data. Fadli menjelaskan, menurut Ketua KPU Arief Budiman, di setiap KPU kabupaten/kota terdapat 25 petugas entri data.

Petugas itu ada yang menjadi verifikatur sekaligus pengentri data. Fadli menegaskan, petugas yang melakukan entri data dengan verifikatur harus dipisahkan.

“Petugas input kerap juga menjadi verifikatur. Mereka inputer tetapi juga verifikatur. Seharusnya tak boleh karena mustahil akan ada verifikasi data yang berkualitas jika cara kerjanya tumpang tindih seperti itu,” tegasnya.

Keempat, KPU juga menyatakan tenaga input dan verifikatur memiliki IP address yang berbeda. Namun, ketika ditanya tentang total jumlah pasti IP address petugas input data, tak ada yang mampu menyebutkannya.

“Idealnya KPU wajib melakukan pengawasan berkala terhadap traffic IP address. Berapa jumlah IP address yang aktif, dari mana lokasinya dan apa log aktivitasnya. Ini semua perlu dimonitor sebagai antisipasi dan deteksi ketika ada IP address tak dikenal yang masuk ke dalam proses Situng KPU,” tuturnya.

Kelemahan kelima terkait server KPU. Berdasar informasi dari hasil pemantauan langsung, kata Fadli, server KPU saat ini berada di tiga lokasi. Yakni di kantor KPU, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Sentul.

“Server utama ditaruh di kantor KPU, sementara server di BPPT dan Sentul difungsikan sebagai cadangan,” sebutnya. Baca juga: Rizal Ramli Klaim Dapat Info Kemenangan Prabowo - Sandi dari Letkol TNI AD

Fadli menyebut server KPU secara fisik tak representatif. Menurutnya, server KPU tidak mengantongi sertifikasi