Lima Kunci Mengendalikan Utang Pemerintah
Keempat yaitu mempersempit ruang perilaku koruptif dalam penegakan aturan perpajakan karena dapat merugikan penerimaan pajak.
"Itu juga merugikan penerimaan pajak yang ujungnya beban antara penambahan utang dengan kewajiban pembayaran utangnya menjadi semakin berat," tegasnya.
Terakhir, lanjut Bhima, pemerintah dapat melakukan penghematan secara lebih ketat terhadap belanja-belanja yang bersifat birokratis.
Bhima menyebut, salah satunya belanja pegawai dan barang.
"Belanja yang tidak urgent seperti perjalanan dinas bisa dipangkas karena ruang fiskal itu juga harus dijaga agar masih tetap bisa melakukan belanja-belanja lain yang lebih urgent," ujarnya.
Bhima menjelaskan permasalahan dalam pengelolaan utang selama ini bukan mengenai penambahan jumlahnya.
Namun, terkait produktivitas dari utang itu untuk menghasilkan valuta asing (valas) yang lebih besar.
"Apalagi, utangnya diterbitkan dalam bentuk utang luar negeri maka utang luar negeri harus dibayar dengan USD dengan valas," katanya.
Direktur Celios Bhima Yudhistira membeberkan setidaknya ada lima kunci untuk mengendalikan utang pemerintah, simak selengkapnya.
- IKADIN: UU Ketinggalan Zaman, Penagihan Utang Berbau Otoriter
- Eksaminasi Putusan PTUN, IKADIN Soroti Peran Kekuasan Kehakiman
- Arief Poyuono Kaitkan Omongan Prabowo soal Kereta Cepat dengan Utang Negara
- Bertemu Mahfud, Jusuf Hamka Bahas Soal Utang Negara dan Sebuah Surat
- Hashim Tegaskan Prabowo Tak akan Menambah Utang Negara Jika Pendapatan Tidak Naik
- Rencana Prabowo Optimalkan Pajak di Program Makan Gratis Mengancam Pembangunan IKN