Lima Pasang Bertarung di Pilgub Sumbar
Rabu, 28 April 2010 – 07:55 WIB
PADANG -- Pleno KPU Sumbar kemarin berjalan mulus. Tanpa berdebatan, KPU Sumbar menetapkan lima pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di pilkada Sumbar dalam waktu dekat. Setelah penetapan calon ini, besok (29/4) KPU akan melakukan pengundian nomor urut.Lima pasangan tersebut yakni Marlis Rahman-Aristo Munandar, Endang Irzal-Asrul Syukur, Fauzi Bahar-Yohanes Dahlan, Irwan Prayitno-Muslim Kasim dan Ediwarman-Husni Hadi. Dijelaskan Mafti, tanpa kedua partai itu, jumlah suara partai yang mengajukan calon tetap masih di atas syarat undang-undang yakni sebanyak 15,85 persen. Kordiv Sosialisasi KPU Sumbar, Husni Kamil Manik menambahkan, pleno digelar hanya proses legitimasi terhadap setiap tahapan yang sudah dilalui. "Segala persoalan sudah dituntaskan dalam verifikasi administrasi dan verifikasi factual tahap I dan tahap II," ujarnya.
Pleno KPU Sumbar juga menyepakati mencoret dua partai dari koalisi partai maju bersama (KPMB) yakni Partai Peduli Rakyat Nasinal (PPRN) dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PBIB). Dua partai dicoret karena kepengurusnnya tidak sah.
"Kita khawatir jika mereka tetap terdaftar sebagai partai pengusung, sementara kepengurusannya tidak sah akan berdampak dikemudian hari," terang Koordinator Divisi Teknis KPU Sumbar Mufti Syarfie kepada Padang ekspres (grup JPNN). Meski dukungan dua partai tersebut dicoret tetapi tidak mempengaruhi persentasi suara yang disyaratkan undang-undang sebanyak 15 persen.
Baca Juga:
PADANG -- Pleno KPU Sumbar kemarin berjalan mulus. Tanpa berdebatan, KPU Sumbar menetapkan lima pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan
BERITA TERKAIT
- Puan Yakin PDIP Solid Meskipun Muncul Dinamika Jelang Kongres VI
- Politikus Senior PDIP Minta Presiden Prabowo Hentikan KPK Kriminalisasi Orang
- Politikus Senior PDIP Ini Nilai Megawati Nakhoda NKRI, Hasto Adalah Jangkarnya
- Megawati Sebut Mundur Lebih Terhormat daripada Dipecat, Sindir Jokowi?
- HUT ke-52 PDIP: Megawati Perintahkan Kader Bonding dengan Rakyat
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK