Lima Perusahaan Biofuel Tunggu Izin
Rabu, 27 Mei 2009 – 16:24 WIB

Lima Perusahaan Biofuel Tunggu Izin
JAKARTA- Lima perusahaan biofuel saat ini tengah menanti keluarnya izin usaha niaga bahan bakar nabati (BBN). Kelima perusahaan tersebut adalah PT Wahana Abdi Tirta Tehnika Sejati berkapasitas 11.550 KL/tahun, PT Damai Sejahtera Sentosa Cooking kapasitas 120 ribu KL/tahun, PT Alia Mada Perkasa kapasitas 11.550 KL/tahun, PT Berlian Energi kapasitas 10 ribu KL/tahun, dan PT Molindo Raya Industrial kapasitas 50 ribu KL/tahun. “PT Sumi Asih Oleo-Chemical, PT Darmex Biofuels, dan PT Pelita Agung Agrindustri awal-awalnya telah berproduksi, tapi kemudian menghentikan pengoperasiannya,” ucap Rukmi.
“Lima perusahaan ini tiga di antaranya akan memproduksi biodiesel dengan kapasitas terpasang 143.100 KL/tahun. Sedangkan dua lainnya yakni PT Berlian dan Molindo memproduksi bioethanol yang kapasitas terpasangnya 60 ribu KL/tahun,” jelas Direktur Pengolahan PT Pertamina Rukmi Hadi Hartini saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (27/5).
Baca Juga:
Rukmi menambahkan ada 23 perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha niaga BBN, terdiri dari 18 perusahaan untuk memproduksi biodiesel dan sisanya bioethanol. Dari 18 perusahaan biodiesel, 13 di antaranya sudah berproduksi, satu hanya niaga, dua belum berproduksi, dan sisanya menghentikan produksi.
Baca Juga:
JAKARTA- Lima perusahaan biofuel saat ini tengah menanti keluarnya izin usaha niaga bahan bakar nabati (BBN). Kelima perusahaan tersebut adalah PT
BERITA TERKAIT
- Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas di Bandung Guna Dukung Visi Prabowo
- Harga Emas Antam Hari Ini Senin 24 Februari, Naik Tipis
- Bakal Ada Operasi Pasar di 500 Titik, Harga Sembako Harus Lebih Murah dari Malaysia
- Siap Handover Bulan Ini, Sky House Hadirkan Berbagai Promo Menarik
- Mitra Binaan Pupuk Kaltim Lakukan Ekspor Perdana ke Filipina
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara