Limpahan Guru SMA Bisa Bikin Pemprov Tekor

"Bayangkan sudah dapat informasi kurang lebih 3 ribu orang. Kalau disamaratakan besaran gajinya dengan honor yang ada di pemprov ini bisa bangkrut Babel," tegasnya.
Untuk 1.000 orang lebih honorer di Pemprov saja membutuhkan anggaran sekitar Rp 60 milliar. Sekda diminta mempelajari serta menyampaikan rekomendasi-rekomendasi apa saja yang akan diambil untuk mengatasi persoalan ini.
"Kita minta pak Sekda selaku ketua TAPD mempelajarinya, menyampaikan rekomendasi apa saja. Pada prinsipnya kita tidak akan mengurangi hak-hak yang sudah mereka terima sebelumnya di Kabupaten/Kota," kata politisi PPP ini.
Amri meminta, jangan sampai para guru honorer yang urusan kewenangannya di serahkan ke Pemprov tapi apa yang sudah mereka dapat di Kabupaten/Kota berkurang.
"Jangan sampai pada saat mereka jadi urusan kewenangan pemprov tahu-tahu berkurang apa yang didapatkan di kabupaten/kota. Tidak boleh berkurang tapi belum tentu sama dengan honorer yang ada di kantor sebelumnya," tandasnya. (tob/sam/jpnn)
PANGKALPINANG – Pengalihan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi perlu penanganan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Wamen Fauzan: Era Kolaborasi, Kampus Harus Bersinergi dengan Pemda
- Untar dan KSU Perkuat Kerja Sama Global Lewat Konferensi Dunia & Bertemu Presiden Taiwan
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
- Kemdiktisaintek Membuka Peluang Sarjana Kuliah S2 Setahun, Lanjut Doktoral
- Kemenkes di Guest Lecture U-Bakrie: Mahasiswa Harus Terlibat Aktif Dalam Kampanye Kesehatan Mental
- 43.502 Siswa Penerima Baru Terima KJP Plus Tahap I 2025