Lindungi Hak Perokok, Sejumlah Tokoh Gugat UU PDRD
Kamis, 13 Juni 2013 – 15:01 WIB
Hendardi mengakui bahwa langkah ini tidak populis jika dipandang dari aspek kesehatan. Namun menurutnya tetap perlu diperjuangkan untuk melindungi hak-hak orang lain karena berdasarkan putusan MK No.6/PUU-VII/2009 merokok adalah kegiatan legal yang dilindungi hak konstitusionalnya.
Neta S. Pane menambahkan penerapan pajak ganda untuk subjek yang sama ini merupakan bentuk diskriminasi dan ketidakadilan bagi perokok. ”Padahal perokok adalah salah satu penyumbang pajak terbesar bagi negara,” pikirnya.
Selain melindungi hak para perokok, kata dia, langkah ini sebagai upaya melindungi industri rokok rakyat yang semakin terpuruk akibatpengenaan pajak yang tinggi. Pada awal dekade tahun 2000 industri rokok rakyat mencapai 2500 perusahaan. Saat ini hanya tersisa sekitar 300 perusahaan.
Imbas turunannya, menurut dia, bisa mematikan petani tembakau yang jumlahnya sekitar 3,7 juta orang. ”Padahal di sisi lain serangan tembakau impor untuk produsen rokok besar begitu merajalela,” terusnya.
JAKARTA – Merasa hak konstitusionalnya dirugikan, sejumlah tokoh mengajukan mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) No.28 Tahun 2009
BERITA TERKAIT
- Kemendiktisaintek Berikan Dukungan Penuh Kepada Kementrans dengan Siapkan 3 Program
- Menteri P2MI Abdul Kadir Karding Jemput 2 WNI Korban Penyekapan di Myanmar
- R1 Desak Masuk Optimalisasi PPPK Tahap 2, Jangan Hanya R2 dan R3
- Permendikdasmen 1 Tahun 2025; Guru PPPK & PNS Mengajar di Sekolah Swasta Maksimal 8 Tahun
- Syukuran AHU, Ketum LMP Ingatkan Solidaritas dan Pemberdayaan
- Tim Forensik Masih Identifikasi 7 Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza