Lindungi Jutaan Tenaga Kerja, Pemerintah Diminta Segera Buat Road Map Industri Hasil Tembakau

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta bersikap adil dalam memperlakukan industri hasil tembakau (IHT).

Peneliti Pusat Pengkajian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Imanina Eka Dalilah mengatakan jangan karena tekanan dari kelompok tertentu lalu menaikan harga jual eceran (HJE)  dan cukai rokok setinggi tingginya.

“Industri hasil tembakau perlu road map untuk menjamin kepastian dan keberlangsungan IHT. Yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pembuatan roadmap tersebut harus melibatkan stakeholder terkait. Dalam hal ini pelaku industri hasil tembakau baik skala besar maupun skala menengah dan kecil,” ujar Imanina.

Menurut Imanina, roadmap yang dibentuk nanti semacam buku acuan, guideline yang dapat digunakan sebagai pedoman bersama dalam merumuskan kebijakan IHT.

Baik dari segi jumlah produksi rokok, besaran cukai setiap tahunnya,  dan yang lainnya.

Sependapat dengan Imanina, Sekjen Pengurus Nasional APTI Wening Swasono berpendapat, road map yang dibuat pemerintah tidak perlu dalam bentuk undang undang.

Namun kesepakatan bersama antara para menteri dan pelaku industri hasil tembakau itu sendiri.

Dengan demikian proses pembuatannya selain melibatkan para pelaku IHT dan kementrian perindustrian juga melibatkan kementrian keuangan dan kementrian Kesehatan.