Lindungi Petani, Mentan Gencar Basmi Mafia Pangan

Diperlukan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan ini selain penindakan atau penegakan hukum antara lain, pertama, komitmen pemerintah untuk membuat data terpadu dalam mengambil kebijakan. Kedua, sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mencegah praktek kartel. Ketiga, pelibatan para pemerhati pertanian serta media dalam membangun optimisme ke masyarakat.

Tanpa menyadari pentingnya hal terakhir tersebut, sulit rasanya melibatkan masyarakat dalam membangun kedaulatan pangan kita. Ketika musim panen datang, para pelaku kartel membuat opini di masyarakat bahwa produksi tidak mencukupi kebutuhan atau standar kualitas sehingga diperlukan impor.

Opini semacam ini ditegaskan lagi dengan harga dipasaran yang secara anomali melonjak, para mafia biasanya menimbun pangan untuk mengenalikan pasokan dan harga. Masyarakat seakan diajak mengamini kepentingan kartel.

Amran menyebutkan, akan terus memblacklist bagi perusahaan yang bermasalah dengan hukum, impor tidak sesuai peruntukan, mempermainkan harga sehingga dispasritas tinggi yang tidak wajar antara produsen dan pasar.

"Kementan mendukung penuh upaya penegakan hukum. Kami memberi apresiasi kepada jajaran Polri beserta Satgas Pangan. Kini lebih dari 497 kasus pangan diproses hukum," kata Amran.

Mengawal semangat di masa lalu, izin impor seakan lazim digunakan untuk mencari upeti para pejabat, Mentan pun tak mau jatuh ke lubang yang sama. Langkah Kementan untuk berbenah diri memberantas mafia pangan sudah dimulai, dan tidak boleh berhenti.

Dalam catatan Mentan, sudah 1.295 pegawai Kementerian Pertanian sudah demosi, mutasi dan bahkan pecat, termasuk dua pejabat Eselon I yang diberhentikan karena kasus korupsi.

Hal ini untuk memastikan Kementerian Pertanian kredibel dan dipercaya untuk menghabisi mafia pangan.